Selasa, 18 September 2012

Diskusi Publik FORBI “Dampak Pengesahan UU Keistimewaan DIY Terhadap Kehidupan Sospol Masyarakat Yogya”


Setelah rehat beberapa saat, FORBI kembali mengadakan diskusi publik pada selasa (18/9) di Taman Pancasila FIS UNY. Tema yang diangkat pada diskusi tersebut adalah “Dampak Pengesahan UU Keistimewaan DIY Terhadap Kehidupan Sospol Masyarakat Yogya”. Dengan jumlah peserta 20 orang, diskusi tersebut dimoderatori oleh Sarwindah Asyifa dan 2 pembicara yaitu Endah Tri Anomsari dan Erdhianto Arya Pratama.

Dalam paparan Arya, dia mengatakan bahwa saat zaman penjajahan dulu, Yogya sudah istimewa. Saat jepang berkuasa, Yogya disebut dengan nama “kori”. Dalam sejarah perkembangannya, keistimewaan Yogya mengundang banyak polemik. Presiden pertama RI, Soekarno, pernah mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Sultan Hamengku Buwono adalah Gubernur dan Pakualam adalah Wakil Gubernur. Arya mengatakan pengesahan tersebut membawa dampak baik terhadap ekonomi yogya, “dengan ada pengesahan, pemerintah DIY mendapatkan dana 1,2 Triliun dari pemerintah pusat untuk pembangunan, pemeliharaan asset budaya, gaji sultan, pengeran, abdi dalem dan hal lain”. Pembicara Endah memaparkan bahwa dampak pengesahan UUK DIY yang memakan waktu 10 tahun tersebut sangat banyak. Secara politis, Sultan akan ditetapkan menjadi Gubernur DIY namun tentu dengan syarat-syarat dan harus diverifikasi. Selain itu menurut Endah, “Pemerintah DIY harus melakukan reformasi terutama melakukan transparansi kepada masyarakat termasuk melaporkan kekayaan pribadi. Karena Gubernur DIY tidak hanya raja namun juga merupakan seorang aparatur negara”.

Setelah mendengarkan paparan pembicara, beberapa peserta mengeluarkan opini mereka. Latif mengatakan, “keistimewaan Yogya identik dengan Sultan sebagai raja dan gubernur tapi menurut saya tidak, Yogya Istimewa karena merupakan Indonesia mini dan masih memiliki nilai budaya yang masih luhur. Saya rasa pengesahan UUK DIY tidak berdampak nyata kepada masyarakat”. Sedangkan cipto mengatakan,”dengan adanya pengesahan UUK DIY, dampak negatifnya adalah Sultan akan abadi menjadi Gubernur. Jika kinerja Gubernur DIY buruk, bagaimana evaluasinya, apakah gubernur bisa diganti atau tidak.”

Salah satu dampak politis dari pengesahan UU tersebut adalah Sultan tidak boleh ikut parpol. Hal tersebut didasarkan agar Sultan menjabat murni untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pengesahan RUUK DIY menjadi Undang-Undang, Gubernur DIY dipilih melalui penetapan, masyarakat yogya harus mampu mengontrol kinerja Sultan sebagai Gubernur. Jangan sampai masyarakat bias akan posisi Sultan sebagai Gubernur dan Raja mereka. Posisi Sultan sebagai Gubernur yang abadi harus mendapat pengawalan masyarakat agar kinerja Gubernur DIY dapat menyejahterakan masyarakat termasuk memberi kritik dan saran terhadap Gubernur. Mampukah rakyat DIY melakukan hal tersebut? FORBI  Kritis Solutif

0 komentar:

Posting Komentar