Selasa, 25 September 2012

Diskusi Publik FORBI “Konflik Sampang, Bagaimana Peran Pemerintah?”


FORBI kembali mengadakan diskusi publik pada selasa (25/9) di Taman Pancasila FIS UNY. Mengangkat Tema “Konflik Sampang, Bagaimana Peran Pemerintah?”, dengan dihadiri 14 peserta, diskusi dimoderatori oleh Firmansyah Nur Iman dan 2 pembicara yaitu Rizki Zerunisa dan Septi Kurniawati. Dari Pembicara Kiki, dia mengatakan bahwa konflik sampan disatu sisi karena konflik cinta dan satu sisi karena keyakinan. Konflik yang berawal dari masalah keluarga kemudian berkembang karena salah satu pihak menggunakan potensi konflik agama. akibatnya, dengan adanya kasus di Sampang kemarin berdampak pada pandangan internasional bahwa Indonesia gagal melindungi kaum minoritas. Pembicara Nia memaparkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah telah ada sejak dahulu. Perbedaan mendasar mereka adalah mengenai imamah dan keadilan.


Menanggapi pembicara, Endah mengatakan “konflik sampang bukan sekedar masalah ideologi, tapi karena tidak suka dan hanya oknum-oknum saja yang bermasalah. harusnya dilihat kondisi sosial masyarakatnya seperti apa”. Sedangkan Arya mengatakan,”pemerintah jika dilihat perannya cukup aktif. Ada kepolisian yang mengambil tindakan disana. Pemerintah berencana merelokasi para korban. Namun, saya melihat Bupati lebih condong ke Sunni”. Dani mengatakan,”merelokasi bukan solusi yang solutif, itu hanya akan memindahkan konflik ke tempat lain. Perselisihan antarkubu harus diselesaikan”.

Berbagai opini dikeluarkan, beberapa peserta mengemukakan solusi yang bisa diambil. Endah mengatakan, “budaya disana, masyarakat menghormati 4 orang yaitu ayah, ibu, ulama kemudian pemerintah. Sehingga pemerintah harus mendekati ulama agar masalah bisa diredam”. Seno mengatakan, “pemerintah harusnya mendekati syiah terlebih dahulu. Karena mereka yang dianggap bermasalah, sehingga harus ditanyakan mereka inginnya seperti apa. Jika bupati tidak dapat menyelesaikan masalah, Gubernur harus bertindak. Jika masih, Pusat harus bertindak dengan membuat tim khusus untuk masalah tersebut”. Latif memberikan solusi, “pemerintah harus mengakui dan memfasilitasi keduanya. Memberi kesempatan mereka untuk beragama”. Disisi lain, pemerintah harus memproses pelaku kekerasan karena dengan alasan apapun mereka telah melanggar hukum negara. Pemerintah dan masyarakat juga harus mengedepankan toleransi dan menghargai perbedaan. FORBI  Kritis Solutif
                                                                                                

0 komentar:

Posting Komentar