Jumat, 19 Oktober 2012

Diskusi Publik FORBI : KPK vs POLRI


Diskusi Publik rutin FORBI kembali dilaksanakan pada Selasa (16/10) di Ruang Kuliah G02.109 yang dimulai pada jam 3.30 sore. Pada diskusi kali ini, topik yang diangkat masih hangat di publik yaitu mengenai Kasus KPK dan POLRI. Pada diskusi tersebut dimoderatori oleh Sarwindah Asyifa dengan 2 pembicara yaitu M. Robi’I dan Arya Pratama.


Diakari kisruh antara KPK dan POLRI dimana sekitar tahun 2009 dua pimpinan KPK yang menerima suap dari Anggara Wijaya tidak terbukti dan bahkan kasusnya tidak ada kejelasan dan  tidak ditangani POLRI. Tahun 2012 masalah kisruh KPK dan POLRI kembali memanas akibat kasus simulator SIM yang melibatkan oleh oknum POLRI yaitu Irjen Pol. Djoko Suyanto. KPK tidak diberi hak mengenai barang dan jasa seperti pengadaan mobil simulator yang menurut POLRI sendiri ranah kasus tersebut lebih tepat di tangani oleh POLRI sendiri bukan KPK. Penarikan 20 penyidik dari KPK membuat KPK menjadi “pincang” dalam menangani kasus korupsi terutama kasus Simulator SIM. Kisruh ini semakin memanas dikarenakan POLRI kembali mengungkit kasus Novel Baswedan 8 tahun yang lalu di mana Novel Baswedan sendiri merupakan penyidik dari KPK.

Menurut Aris, kisruh KPK vs POLRI karena tumpang tindih tugas dan wewenang sehingga menjadikan konflik sedangkan menurut beberapa peserta lain karena adanya kepentingan yang disembunyikan sehingga POLRI harus intervensi. Sementara itu citra POLRI makin jelek dimata masyarakat karena “terlihat” mementingkan anggotanya bukan keadilan hukum.

Pidato presiden mengenai kisruh KPK vs POLRI dianggap politis semata dari sebagian peserta. Kiki mengatakan, “itu Untuk mendinginkan atau meredam masalah”.  Fajar mengatakan, “Keputusan yangg diambil SBY itu sangat bijaksana. SBY dalam pidatonya itu untuk menjaga stabilitas politik”. Sementara aris mengatakan, “tidak ada usul konkrit dalam pidato SBY”.

Solusi yang ditawarkan mengenai kisruh KPK vs POLRI ini sangat beragam dari peserta, diantara KPK harus benar-benar Independen tanpa campur tangan lain, UU KPK Diperkuat bukan dipreteli, Penyidik KPK sendiri harus diperbanyak dan adanya kesepakatan bersama antar sesama lembaga hukum. FORBI KRITIS SOLUTIF (iman)

0 komentar:

Posting Komentar