Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Pengurus HMAP UNY 2019

Kabinet Inisiator

Keseruan LTF (Leadership Training and Familiarity) AP UNY

PLAN 2019

PUBLIC ADMINISTRATION

SEMINAR NASIONAL

Selasa, 20 Mei 2014

TRAINING OF TRAINER KPK FOR PUBLIC ADMINISTRATION’S STUDENTS





Training Of Trainer Komisi Pemberantasan Korupsi (TOT KPK) yang digelar Sabtu - Minggu (17-18/5) diadakan oleh divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FIS UNY di Kampus Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY). Training of trainer KPK dengan tema “Membentuk Jiwa Administrator yang Berintegritas”  diperuntukkan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FIS UNY. Adanya kegiatan seperti ini berkat telah terjalinnya kerjasama dengan KPK dan merupakan lanjutan kegiatan sebelumnya  tepatnya pada tahun lalu diadakan sosialisasi KPK. Untuk kuota peserta terbatas, hanya 50 orang yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan ini.   
Kegiatan ini berguna untuk memberikan bekal dan pedoman kedepannya bagi mahasiswa administrasi negara agar menjadi administrator yang berintegritas. Hal ini bermaksud memberikan pengetahuan dan pembekalan nilai-nilai integritas melalui permainan. Dengan memprioritaskan nilai jujur dan berani dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Harapan kedepannya agar mahasiswa administrasi negara FIS menjadi administrator yang berintegritas dan berkontribusi mewujudkan Indonesia lebih baik. Pelatihan ini dibersamai oleh Wuryono Prakoso dan Riyan selaku Spesialisasi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pelatihan ini terdiri dari dua kegiatan di dalamnya yaitu pemberian materi dan permainan menumbuhkan imajinasi. Pemberiaan materi diberikan oleh kedua pembicara, Wuryono Prakoso dan Riyan. Sedangkan pemandu permainan banyak dipandu oleh Wuryono Prakoso.
Pemberian reward atau penghargaan diberikan kepada peserta yang aktif dalam mengikuti serangkaian kegiatan selama dua hari tersebut. Adapun reward yang diberikan memberikan rangsangan agar para peserta terus bersemangat untuk mengikuti acara ini. Selain itu, pemberian reward juga diberikan kepada kelompok yang dinilai aktif dan kompak serta memiliki nilai lebih dalam mengutarakan ide-ide mewujudkan indonesia lebih baik. Terbukti pada saat sesi permainan memunculkan gagasan dan harapan peserta untuk mewujudkan indonesia lebih baik, salah satunya pada sesi impian Indonesia 2045 terdapat gagasan memberikan pelayanan publik selama 24 jam ditunjang teknologi yang sudah canggih dan SDM berkualitas. Sehingga terwujudnya PRIMA (Pelaksanaan Revitalisasi Integritas dan Mental Administrator) akan lebih mudah.
Pada akhir acara serta sebagai penutup kegiatan TOT ini, Lena Satlita, M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNY mengungkapkan terimakasih dan harapannya. ”Terimakasih atas kesempatan dari KPK memberikan TOT pada mahasiswa IAN kami untuk mendapat pelatihan seperti ini dan semoga kedepan mahasiswa kami menjadi administrator yang lebih berintegrasi, jujur dan berani bertindak dalam hal kebaikan sesuai dengan harapan kita semua. Semoga jalinan kerjasama ini akan terus berjalan hingga seterusnya dan akan ada tindakan lanjut secara riil dari pelatihan ini dengan kemasan yang lebih menarik lagi”. Papar Lena. [Ihda/San_]

Senin, 05 Mei 2014

Diskusi Forbi Kembali Hadir untuk Mahasiswa IAN FIS UNY

Forbi (Forum Studi dan Kebijakan) Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FIS UNY kembali mengadakan diskusi terbuka bagi mahasiswa seluruh jurusan. Bekerjasama dengan pihak ketiga, yang turut mengundang Mas Suyatno (mahasiswa PKNH FIS UNY) sebagai pembicara. Diskusi ini merupakan kegiatan rutin yang telah menjadi program kerja dari Forbi sejak lama. Diskusi ini mengambil tema “Pro-Kontra Pelaksanaan UU Desa”. Tema ini sengaja diambil karena ingin mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa terkait akan diterapkan UU Desa  pada tahun 2015 mendatang. Peserta diskusi tidak terbatas, dan pada kesempatan itu telah dihadiri oleh 10 orang mahasiswa dari beberapa jurusan.
Diskusi berlangsung selama 2-3 jam pada sore hari (25/4), berjalannya diskusi dengan mendengar pemaparan Mas Suyatno terlebih dahulu sebagai pembicara mengenai beberapa hal yang ia kaji dalam UU Desa yaitu UU No.6 tahun 2014. Secara garis besar memaparkan tentang Sumber Keuangan Desa (SKD) yang dijelaskan pada pasal 71 dan 72, menyatakan bahwa SKD berasal dari tiga sumber antara lain APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan hasil usaha sendiri berupa aset, swadaya dan partisipasi, serta Hibah dan sumbangan. Menurut simulasi Pendapatan Desa, maka akumulasi Pendapatan Desa antara 2013-2014 berkisar 1,2 -1,4 Miliar. Hal ini sangat menjadi krusial apabila tidak dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Karena sesuai amanah bahwa Sumber Keuangan desa dialokasikan untuk pembangunan desa yang meliputi tiga hal yaitu struktur, infrastruktur, dan suprastruktur.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pendapat para peserta diskusi terkait pro-kontra akan dilaksanakan UU Desa ini. Adanya kebijakan ini banyak memiliki kebermanfaatan, “kebijakan UU Desa berguna sebagai pembelajaran politik, tantangan untuk meningkatkan pengelolaan uang sebesar ± 1,4 Miliar oleh pemerintahan Desa dan pembelajaran demokrasi,”tegas Robi’ie sebagai peserta diskusi yang juga mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012. 
Sebaliknya pernyataan tidak sepakat adanya UU Desa ini terkait tentang penerapan yang kurang efektif bagi daerah pedalaman, “saya pikir apabila kebijakan ini diterapkan di daerah pedalaman apa tidak hanya membebankan aparatur pemerintah desa bersangkutan, karena pemahaman dan keterbukaan akan hal seperti ini sangat kurang dan harus mendapat perhatian lebih. Sehingga bisa saja kemandirian hanya tujuan yang nihil”, tegas Rohman yang juga peserta diskusi dan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012.
Pada akhir diskusi, moderator membacakan hasil kesimpulan diskusi sore itu. Ada dua kesimpulan yaitu berkaitan dengan pro dan konta akan adanya dan dilaksanakan UU Desa tahun 2015 mendatang. Pertama, hasil diskusi (pro) meliputi pelajaran demokrasi terhadap masyarakat lingkup Desa, membantu pengalokasian APBN, dan manusiawi pada perangkat Desa. Sementara hasil diskusi (kontra) meliputi kekhawatiran dalam pengelolaan Keuangan Desa, dan memicu Kekhawatiran dinsati politik 3 periode.
Terakhir, diadakannya sebuah diskusi ini berharap menjadikan para mahasiswa IAN terutama lebih jeli dan peka terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta dapat memberi sumbangan pemikiran sehingga dapat menjadi pertimbangan para birokrat untuk membenahi kebijakan tersebut agar lebih baik dan prorakyat. (Ihda/red)

Unordered List



Support