Senin, 05 Mei 2014

Diskusi Forbi Kembali Hadir untuk Mahasiswa IAN FIS UNY

Forbi (Forum Studi dan Kebijakan) Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FIS UNY kembali mengadakan diskusi terbuka bagi mahasiswa seluruh jurusan. Bekerjasama dengan pihak ketiga, yang turut mengundang Mas Suyatno (mahasiswa PKNH FIS UNY) sebagai pembicara. Diskusi ini merupakan kegiatan rutin yang telah menjadi program kerja dari Forbi sejak lama. Diskusi ini mengambil tema “Pro-Kontra Pelaksanaan UU Desa”. Tema ini sengaja diambil karena ingin mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa terkait akan diterapkan UU Desa  pada tahun 2015 mendatang. Peserta diskusi tidak terbatas, dan pada kesempatan itu telah dihadiri oleh 10 orang mahasiswa dari beberapa jurusan.
Diskusi berlangsung selama 2-3 jam pada sore hari (25/4), berjalannya diskusi dengan mendengar pemaparan Mas Suyatno terlebih dahulu sebagai pembicara mengenai beberapa hal yang ia kaji dalam UU Desa yaitu UU No.6 tahun 2014. Secara garis besar memaparkan tentang Sumber Keuangan Desa (SKD) yang dijelaskan pada pasal 71 dan 72, menyatakan bahwa SKD berasal dari tiga sumber antara lain APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan hasil usaha sendiri berupa aset, swadaya dan partisipasi, serta Hibah dan sumbangan. Menurut simulasi Pendapatan Desa, maka akumulasi Pendapatan Desa antara 2013-2014 berkisar 1,2 -1,4 Miliar. Hal ini sangat menjadi krusial apabila tidak dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Karena sesuai amanah bahwa Sumber Keuangan desa dialokasikan untuk pembangunan desa yang meliputi tiga hal yaitu struktur, infrastruktur, dan suprastruktur.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pendapat para peserta diskusi terkait pro-kontra akan dilaksanakan UU Desa ini. Adanya kebijakan ini banyak memiliki kebermanfaatan, “kebijakan UU Desa berguna sebagai pembelajaran politik, tantangan untuk meningkatkan pengelolaan uang sebesar ± 1,4 Miliar oleh pemerintahan Desa dan pembelajaran demokrasi,”tegas Robi’ie sebagai peserta diskusi yang juga mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012. 
Sebaliknya pernyataan tidak sepakat adanya UU Desa ini terkait tentang penerapan yang kurang efektif bagi daerah pedalaman, “saya pikir apabila kebijakan ini diterapkan di daerah pedalaman apa tidak hanya membebankan aparatur pemerintah desa bersangkutan, karena pemahaman dan keterbukaan akan hal seperti ini sangat kurang dan harus mendapat perhatian lebih. Sehingga bisa saja kemandirian hanya tujuan yang nihil”, tegas Rohman yang juga peserta diskusi dan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012.
Pada akhir diskusi, moderator membacakan hasil kesimpulan diskusi sore itu. Ada dua kesimpulan yaitu berkaitan dengan pro dan konta akan adanya dan dilaksanakan UU Desa tahun 2015 mendatang. Pertama, hasil diskusi (pro) meliputi pelajaran demokrasi terhadap masyarakat lingkup Desa, membantu pengalokasian APBN, dan manusiawi pada perangkat Desa. Sementara hasil diskusi (kontra) meliputi kekhawatiran dalam pengelolaan Keuangan Desa, dan memicu Kekhawatiran dinsati politik 3 periode.
Terakhir, diadakannya sebuah diskusi ini berharap menjadikan para mahasiswa IAN terutama lebih jeli dan peka terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta dapat memberi sumbangan pemikiran sehingga dapat menjadi pertimbangan para birokrat untuk membenahi kebijakan tersebut agar lebih baik dan prorakyat. (Ihda/red)

0 komentar:

Posting Komentar