Selasa, 26 April 2016

DISKUSI PUBLIK: REKLAMASI PANTAI


          Selasa, 26 Mei 2016 HIMASIGARA melalui divisi FORBI (Forum Studi dan Kebijakan) telah mengadakan kembali diskusi publik. Pada kali ini, diskusi yang mengangkat tema dan isu mengenai reklamasi pantai ini bertempat di taman KHD (Ki Hajar Dewantara) dan dimulai pada pukul 15.00 WIB.
            Tema yang diangkat kali ini memang sedang menjadi bahan utama topik pembicaraan publik di berbagai media dimana polemik reklamasi ini mencuat ke media tidak lain karena adanya kasus reklamasi pantai utara DKI Jakarta yang menyeret beberapa nama yang notabennya menjadi wakil rakyat di Indonesia.
            Reklamasi pada dasarnya merupakan usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat dari kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal. Sementara itu, tujuan dari reklamasi yakni menjadikan kawasan berair yang rusak ataupun yang tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat dimana kawasan baru tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, pertanian, maupun sebatas objek wisata saja. Reklamasi disini pada umumnya dilakukan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan akan lahannya sangat meningkat tajam.
            Namun, di samping diberlakukannya reklamasi di kota-kota besar tersebut, ternyata secara langsung menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif dan menuai pro-kontra karena dinilai tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Memang, secara garis besar adanya reklamasi yang diterapkan di sejumlah kota-kota besar di Indonesia akan mendukung dan memberi stimulan pada perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, dengan adanya reklamasi tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa adanya transaksi ekonomi maupun arus uang yang terus beredar di tempat baru yang berasal dari kawasan reklamasi ini akan menjalakan roda perekonomian bangsa Indonesia dimana lambat laun diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi disana. Tidak hanya itu, area reklamasi yang akan dibangun nantinya dapat mencegah terjadinya laut pasang. Akan tetapi, ternyata adanya reklamasi pantai ini tidak serta-merta berjalan lurus sesuai yang diinginkan publik. Selalu saja terdapat dampak negatif yang selalu membayangi pelaksanaan dari reklamasi ini. Apabila kita melihat dari sudut pandang ekosistem, jelaslah dengan adanya reklamasi tersebut akan menganggu keseimbangan yang ada di dalamnya dimana peninggian permukaan air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan, air asin dari laut yang mampu naik ke daratan sehingga banyak tanaman yang mati, serta musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai dan pencemaran laut akibat kegiatan di area reklamasi dapat menyebabkan banyak ikan akan mati sehingga nelayan tidak dapat dipungkiri bisa kehilangan lapangan pekerjaannya.
            Oleh karena itu, adanya reklamasi yang notabennya membawa banyak dampak negatif sudah seharusnya menjadi sorotan pemerintah untuk dapat diminimalisir apabila pemerintah sendiri menginginkan dampak positif sebagai hal yang dominan disini. Dalam hal ini, dilakukannya reklamasi yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh pemerintah selaku eksekutor sebenarnya mampu membantu beban pemerintah sendiri untuk mengurangi dampak negatifnya. Pemerintah juga sebaiknya melakukan reklamasi dengan memperhatikan 3 aspek dan pendekatan yakni melalui masyarakat, pemerintah, dan kepentingan. Melalui ketiga pendekatan ini, sebenarnya reklamasi mampu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat luas, bukan hanya menjadi sesuatu yang diharapkan oleh beberapa kelompok kepentingan saja. Dengan memperhatikan ketiga pendekatan ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan dari setiap pihak akan tersalurkan dan terakomodasi dengan baik.
            Untuk selanjutnya, peran mahasiswa yang sangat diharapkan sebagai solusi dari adanya isu reklamasi ini adalah dengan menerapkan trilogi mahasiswa yang selama ini digemakan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia yaitu membaca, menulis, dan berdiskusi. Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, maka mahasiswa yang notabennya dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat tersebut. Mahasiswa disini dituntut untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, adanya tuntutan dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat disampaikan dan diperjuangkan oleh mahasiswa kepada pemerintah baik melalui tulisan, penelitian, maupun diskusi. Dengan begitu, pelaksanaan reklamasi ini dapat diamati, dipelajari, dan diawasi sehingga dapat diwujudkan reklamasi yang mementingkan masyarakat banyak dan tidak hanya memperhitungkan kepentingan kelompok tertentu saja demi kesejahteraan bangsa Indonesia yang lebih baik. (-mda)

0 komentar:

Posting Komentar