Rabu, 18 Mei 2016

DISKUSI PUBLIK : Polemik Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual




         Himasigara melalui Forbi pada Selasa, 17 Mei 2016 pukul 15.00 WIB mengadakan diskusi publik rutin yang diadakan di taman Pancasila. Selain dihadiri mahasiswa ilmu administrasi negara UNY, diskusi tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa ilmu administrasi negara dari Universitas Proklamasi. Pemantik diskusi adalah Yova Nisa K dengan dimoderatori oleh Sita Novalinda. Diskusi kemarin menghasilkan pro kontra tentang hukuman kebiri. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dibawah ini.
Kejahatan seksual adalah satu bentuk dari kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Maraknya  tindakan kejahatan yang terjadi saat ini membuat sejumlah pegiat dan lembaga perlindungan anak mengusulkan hukuman suntik kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman ini diterapkan di sejumlah negara yang memiliki tingkat kejahatan seksual tinggi, namun belum ada bukti yang menyatakan hukuman ini  mampu  menekan sejumlah kasus kejahatan seksual. Kebanyakan korban dari  kasus tindakan kejahatan seksual adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini tentu saja menjadi ketakutan tersendiri bagikaum perempuan dan anak-anak yang akan bepergian keluar rumah, meskipun tidak menutup kemungkinan hal ini juga dapat terjadi pada kaum laki-laki. Maka dari itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk  menghukum para pelaku kejahatan seksual dengan hukuman kebiri.
Hukuman kebiri sendiri adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk melemahkan fungsi testis pada laki-laki atau fungsi ovarium pada perempuan. Pada pelaksanaannya, proses kebiri kimiawi melibatkan sejumlah tim kesehatan mulai dari seksolog hingga psikiater untuk memastikan kondisi kejiwaan para pelaku sebelum diberikan suntikan / obat-obatan antiandrogen yang akan membuat nafsu seks mereka menurun hingga menghilang.Hukuman kebiri tersebut sebenarnya masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, karena ada beberapa resiko yang terjadi jika hukuman kebiri tetap dijalankan. Pihak yang menolak adanya hukuman tersebut datang dari pihak kesehatan yaitu pakar seksologi, dokter. Boyke menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Cara terbaik menghadapi pelaku kejahatan seksual adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan seksual. Kemudian pihak yang menjadi korban diberikan pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual.
            Dari hasil diskusi tersebut, pihak yang kontra dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual mengatakan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu melanggar hak hidup seseorang, efek kesehatan yang nantinya ditimbulkan, serta anggaran yang diperlukan untuk mengeksekusi hukuman kebiri tersebut.
Sedangkan dari pihak pro berpendapat bahwa maraknya tindakan kejahatan seksual yang sekarang terjadi membuat seluruh lapisan masyarakat geram. Dengan  adanya peraturan yang mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual itu akan memutuskan rantai kekerasan pada anak dan perempuan. Selain itu, hukuman kebiri diharapkan dapat membuat jera para pelaku kejahatan seksual agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jangan menghambat proses dari pembuatan kebijakan hukuman tersebut hanya karena melihat dari sisi HAM, karena tidak semua hal yang dilakukan harus melihat dari sisi tersebut. Adakalanya kita memandang sesuatu itu dari sisi lain misalnya perasaan pihak korban yang salah seorang anggota keluarganya dilecehkan secara seksual dan dibunuh.Selain itu, hukuman kebiri dinilai efektif karena akan mengurangi keinginan pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan seksual tersebut.
Draf perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual telah selesai disusun. Namun, draf tersebut belum ditandatangani oleh Presiden dikarenakan Presiden sedang melakukan kunjungan ke Rusia pada tanggal 18-20 Mei 2016. Oleh karena itu, kita  masih menunggu hasil keputusan perppu hingga Presiden Jokowi kembali ke Indonesia. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko, setidaknya ada tiga poin dalam draf tersebut. Ketiga poin tersebut terkait perincian pelanggaran pidana, sanksi pemberatan, dan rehabilitasi sosial. Hukuman pemberatan berupa penambahan masa kurungan, denda, dan sanksi kebiri secara suntik kimia. Kemudian, perppu membahas secara perinci klasifikasi jenis pelanggaran kejahatan seksual hingga tindakan yang terberat. Selanjutnya, pelaksanaan perppu juga disertai pertimbangan hak asasi manusia (HAM) para pelaku. Pertimbangan yang dimaksud terkait rehabilitasi sosial dan kesehatan.

Sementara itu, diskusi tersebut menghasilkan beberapa solusi dan rekomendasi untuk pemerintah yakni:
1.         Jangan menjadikan hukuman kebiri sebagai solusi utama untuk menghukum para pelaku kejahatan seksual karena disisi lain terdapat hal yang lebih penting, yaitu pendidikan karakter anak. Jika seseorang sudah dididik dengan karakter sejak dini, maka kecil kemungkinan akan terjadi tindakan kejahatan seksual. Pendidikan karakter dapat ditanamkan di keluarga, sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan tempat tinggal.
2.         Pemerintah jangan gegabah dalam mengeluarkan peraturan hukuman kebiri karena kita harus melihat dari segala sisi, seperti kesehatan dan anggaran yang dikeluarkan untuk kebiri kimiawi. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk kebiri tergolong besar dan dampak dari kebiri kimiawi yang sifatnya hanya sementara.
3.         Pemerintah harus menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kejahatannya. Misalnya pelaku yang telah memperkosa serta membunuh korbannya dihukum lebih berat daripada pelaku yang hanya memperkosa. –zn-


0 komentar:

Posting Komentar