Minggu, 04 September 2016

"MABA BERSUARA"




       Berikut ini merupakan press release diskusi koran dalam serangkaian kegiatan ospek jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 25 Agustus 2016 bertempat di Taman Pancasila. Pada sesi diskusi koran tersebut masing-masing gugus membahas topik yang telah ditentukan dimana gugus satu dengan gugus yang lain membahas topik yang berbeda dengan dipantik oleh masing-masing pemandu gugus.


Proyek Bandara Kulon Progo Tetap Berjalan
Oleh Gugus Mangku Pastika

     Pokok permasalahan dari isu ini adalah adanya perselisihan antara pemerintah dan masyarakat Kulon Progo mengenai pembangunan bandara yang dirasa merugikan masyarakat. Sejumlah 132 gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Wates pada Senin (15/8) lalu, terkait keberatan warga terdampak bandara tentang nilai ganti rugi.
      Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIY, Gatot Saptadi memastikan bahwa banyaknya gugatan tersebut tidak akan menghambat proses yang telah berjalan untuk membangun Bandara Kulon Progo. Ia melihat bahwa ratusan gugatan yang di ajukan ke PN Wates memiliki substansi yang beragam. Ada yang terkait besaran rupiah ganti rugi yang dinilai masih rendah padahal mereka bisa mendapatkan lebih, atau bahkan penggugat yang menyerahkan berkas ke PN Wates karena tidak memperoleh ganti rugi padahal menurut mereka harusnya mendapatkannya. Jumlah gugatan warga terdampak bandara baru Kulon Progo dipastikan bakal bertambah. Tidak sedikit warga terdampak lainnya yang masih berdatangan dan mengurus kelengkapan berkas pengajuan gugatan atas nilai ganti rugi megaproyek tersebut. Meski demikian, tidak sedikit pula warga terdampak yang masih saja mengalami kesulitan dalam menghadapi berkas yang dipersyaratkan. Satu berkas yang harus ada namun tidak mudah diperoleh adalah kutipan berita acara musyawarah ganti rugi bandara.
       Jadi, seharusnya mengenai pembangunan bandara yang notabennya baru, pemerintah tetap harus memperhatikan kehidupan masyarakat Kulon Progo kedepannya, antara pemerintah dan masyarakat juga harus ada kerja sama yang baik agar pembangunan dapat berjalan lancar. Dan juga pengawasan mengenai alokasi dana ganti rugi juga harus diperhatikan. Masyarakat jika sudah diberi anggaran juga harus digandeng untuk mengembangkan usahanya.


Tim Gabungan Jaring 13 PGOT di Jalanan
Oleh Gugus Faroek Iskak

   Pada hari Selasa (16/8), tim gabungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kota Magelang, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Polres Magelang Kota, melangsungkan razia pengamen gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di sejumlah titik. Hasilnya, 13 orang gelandangan, pengemis, hingga pengamen berpenampilan punk, terjaring dalam razia tersebut. Setelah dilakukan pendataan, mayoritas mereka dari luar wilayah Kota Magelang. Bahkan, dari sekian nama terdapat satu nenek yang berasal dari Gresik, Jawa Timur berusia 90 tahun yang hidup menggelandang. Menurut Muji Rochman selaku kepala Disnakertransos Kota Magelang, kalau yang terjaring itu merupakan warga kota Magelang, akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Namun, jika dari luar daerah akan di kembalikan ke alamat asalnya. Muji menambahkan, bahwa titik-titik yang senantiasa dijadikan sasaran razia adalah area yang tergolong ramai pengunjung dan pengendara, seperti di sekitaran Alun-alun, Jalan Pemuda, Jalan Ikhlas, hingga pertigaan Canguk dan pertigaan Hotel Trio. Kepala Satpol PP Kota Magelang, Retni Rini Sariningrum menjelaskan, 13 orang yang terjaring razia PGOT hanya mendapat pembinaan saja. Kendati ada beberapa gelandangan dan pengemis yang tertangkap dua kali. Namun, belum bisa dijerat dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum karena kalau sudah tertangkap tiga kali baru bisa diberi sanksi terberat kurungan penjara tiga bulan atau denda Rp 50 juta.
    Dengan demikian perlu dilakukan penjaringan oleh pihak Pemerintah dan diharapkan juga pemerintah bisa memecah konsentrasi keramaian di Kota Magelang, karena mengingat PGOT yang lebih cenderung berkumpul di titik-titik pusat keramaian. Hal ini tentu perlu dilakukan sebagaimana yang sama-sama kita ketahui PGOT cukup dapat mengganggu keamanan lingkungan. Dan untuk PGOT dari luar daerah Kota Magelang yang akan dikembalikan ke daerah asalnya, sebelumnya pemerintah Magelang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal PGOT tersebut untuk dibina. Selain dari pemerintah, masyarakat juga harus bertindak nyata yakni misalnya dengan menerapkan UU yang mengatur untuk tidak memberi uang ke pengemis atau PGOT.



Dishub Kaji Angkutan Umum Pariwisata
Oleh Gugus Albert Ralahalu

     Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta tengah menyiapkan angkutan umum berbasis pariwisata di wilayah yang diminati wisatawan. Selain memudahkan wisatawan, hal tersebut juga dapat mengurangi tingkat kemacetan di Kota Yogyakarta. Kepala Seksi Angkutan Darat, Dishub Kota Yogyakarta, Tri Haryanto menuturkan tengah melakukan kajian terkait kebutuhan angkutan umum berbasis pariwisata. Dari hasil kajian tersebut pihaknya akan memetakan kebutuhan transportasi wisatawan. Sejauh ini, beberapa lokasi yang tidak bisa untuk parkir bus, namun memiliki banyak peminat yakni kawasan Jeron Beteng dan sentra kerajinan perak di Kotagede. Sehingga wisatawan harus jalan kaki atau menggunakan moda transportasi lain dari tempat parkir bus. Adapun angkutan wisatawan yang akan disiapkan Dishub, menurut Tri adalah angkutan shuttle Thole atau moda transportasi tradisional seperti becak dan andong. Pihaknya pun akan menyiapkan berbagai program jika angkutan wisata itu memang dibutuhkan.
       Oleh karena itu, sebaiknya di adakan rekomendasi oleh tim pengkaji terkait wilayah lain yang membutuhkan angkutan untuk transportasi dan melayani wisatawan, tetapi harus pula memikirkan ukurannya. Dan transportasi umum yang beroperasi semestinya juga dikaji apakah sesuai dengan harapan masyarakat. Dan semuanya itu tentu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan atau aspek pemerintah.
Pertamina Cabut Sponsor Manor Racing
Oleh Gugus Yasin Limpo

       Keputusan penting diambil PT Pertamina (persero). Mereka memutuskan mencabut sponsor untuk tim balap formula 1 (F1), Manor Racing. Pertamina mengambil langkah ini setelah Rio Haryanto turun posisi dari kursi pembalap utama jadi pembalap cadangan tim balap asal Inggris itu. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan, langkah itu merupakan pembelaan Pertamina pada Rio. Mereka ingin pembalap 23 tahun itu terus berkiprah di sirkuit balap F1. Keputusan Pertamina mencabut logo daro mobil F1 yang dikendarai Rio juga membuktikan tanggung jawab dana yang digelontorkan perseroan. Pertamina menyatakan, mereka hanya mendukung Rio sebagai pembalap F1 bukan mendukung Manor Racing.
Selama ini, Pertamina tidak pernah melihat dukungan Rio sebagai hal yang terkait untung dan rugi saja. Sebab, Pertamina fokus mendorong Rio bisa menjadi pembalap FI dan berkiprah di seri balapan dunia.
       Tujuan dicabutnya sponsor Pertamina di tim Manor Racing karena Rio Haryanto tidak lagi menjadi pembalap utama di tim Manor Racing, sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama pertamina memberikan sponsor kepada Manor Racing untuk mendukung kiprah Rio Hariyanto di ajang F1. Namun, seiring dengan keputusan Manor yang menjadikan Rio sebagai pembalab cadangan sehingga pertamina mencabut sponsor untuk tim Manor Racing.


RAPBN Fokus di Pendidikan dan Rumah Murah
Oleh Gugus Alex Noerdin

          Presiden Joko Widodo memaparkan bahwa Indonesia berada dalam persaingan globalisasi antar negara. Untuk memenangkan kompetensi tersebut, Indonesia harus keluar dari zona nyaman. Pemerintah akan meningkatkan pembiayaan untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Kebijakan pembiayaan anggaran 2017 juga diarahkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha makro kecil dan menengah (UMKM), serta membuka akses pembiayaan pembanagunan dan investasi secara lebih luas.
         Dalam hal pendidikan diperlukan transparansi dan alokasi pendanaan yang merata, merata disini berarti adil sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dengan adanya transparansi dan pemerataan, maka diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga masyarakat juga ikut andil dalam kegiatan pelaksanaan sekaligus pengawasan jalannya pemerintahan.
          Permasalahan rumah murah yakni adanya sasaran yang tidak jelas kepada siapa seharusnya rumah murah tersebut diberikan. Selain itu kurangnya monitoring dan evaluasi dari setiap perencanaan yang telah dirancang oleh pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah. Lagi-lagi adanya transparansi memang sangatlah dibutuhkan khususnya dikalangan masyarakat, pemerintah seharusnya lebih mengefektifkan sosialisasi mengenai setiap program yang ada.


Dana Desa Termin Kedua Tak Kunjung Cair (Gunung Kidul)
Oleh Gugus Ganjar Pranowo

            Dana Desa termin kedua sebanyak Rp.42 miliar dari pemerintah masih belum dapat dicairkan. Pasalnya, pencairan masih harus menunggu laporan pertanggungjawaban keuangan desa untuk kemudian harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
       Dana Desa termin pertama sebesar Rp.610 juta yang dicairkan pada bulan Mei lalu telah dipergunakan untuk berbagai kegiatan desa. Alokasi dana desa tersebut lebih banyak dialihkan kepada peningkatan kapasitas masyarakat seperti program pelatihan-pelatihan, sedangkan sisanya pembangunan difokuskan ke pembangunan fisik.
           Seharusnya Pemerintah setempat mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui desa/kelurahan, adanya transparansi oleh kedua pihak sehingga partisipasi dari masyarakat dapat tercipta. Partisipasi tersebut dapat menyalurkan inovasi yang diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih efektif. Dalam perencanaan pembangunan sudah diperkirakan semua apa saja yang hendak diproses selama pembangunan namun semua itu akan terhambat apabila penurunan dana tidak sesuai dengan jadwal pula. Pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk penggunaan dana desa.


Seribu Hektare untuk Tanam Kedelai
Oleh Gugus Lukas Enembe

        Pada musim tanam kedelai tahun ini, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul menargetkan hingga akhir Agustus, sebanyak seribu hektare sawah diprioritaskan untuk ditanami kedelai. Upaya ini tak lain untuk meningkatkan produksi kedelai di Bantul, sehingga pasokan kedelai di daerah mencukupi, bahkan kalau memungkinkan bisa swasembada.
           Menurut Plt Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Pulung Haryadi, dari 1000 hektare yang di targetkan, sampai hari ini baru 600 hektare sawah yang terealisasi. Meskipun pihaknya tetap optimis target 1000 akan tercapai. Untuk meningkatkan produksi kedelai di kab. Bantul, selain mencanangkan program penanaman kedelai di 1000 hektare sawah, pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan juga telah menyediakan sejumlah bantuan kepada para kelompok tani dan gabungan kelompok tani Bantul atau yang biasa disebut poktan dan gapoktan. Palung mengatakan dari 1000 hektare yang mereka canangkan, harapannya untuk satu hektare lahan bisa menghasilkan 2,1 ton. Dan jika hasil panen nantinya sesuai harapan, Palung selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul optimis bahwa kebutuhan kedelai di Bantul bisa tercukupi. Karena Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul tersebut pun mengakui bahwasanya selama ini hasil panen kedelai di Bantul masih defisit, sehingga guna untuk menutup kekurangan itu, biasanya suplai kedelai di Bantul didatangkan dari luar daerah, baik sekitar DIY maupun dari sejumlah Kabupaten di Jawa Tengah, misalnya dari Purworejo.
        Meskipun demikian, tentu masih ada kendala yang bakal dihadapi para petani. Diantaranya cuaca yang ekstrem dan tak menentu, ditambah lagi dengan kemarau basah kali ini yang terjadi sepanjang tahun. Selain itu kendala lain yang saat ini dihadapi para petani yakni mahalnya bibit kedelai dan rendahnya harga hasil panen di pasaran. Menurut Suwanto, Ketua Kelompok Tani Mandiri, saat ini harga bibit kedelai di pasaran mencapai Rp 10 ribu per kg, sementara harga jual hasil panen kedelai hanya menembus angka Rp 7 ribu per kg.
          Mengenai pencanangan program Seribu Hektare untuk Tanam Kedelai, dimana hal yang juga menjadi faktor penyebab program ini belum berhasil adalah karena petani punya alasan logis atau bisa dibilang keberatan untuk mengikuti program tersebut. Dengan alasan perawatan kedelai yang lebih rumit, mengingat faktor kemarau basah sekarang yang berkepanjangan menjadikan kelembapannya yang tinggi. Dan lagi pula harga jual hasil panen yang tidak sebanding dengan mahalnya harga beli bibit kedelai itu sendiri, dari pemerintah pun tidak ada memberikan subsidi bibit.
Namun sebenarnya, jika program seribu hektare untuk tanam kedelai ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, maka tentu akan dapat mendorong peningkatan pemasukan lokal. Karenanya biaya bahan untuk industri menjadi lebih murah seperti tahu dan tempe.
      Jadi, sebelum program ini dijalankan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan program pendampingan oleh mahasiswa dan pemerintah, serta tidak lupa juga untuk pemerintah memberikan subsidi harga beli bibit kedelai kepada para masyarakat.

Dirangkum oleh BSO Forbi Hima Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2016




0 komentar:

Posting Komentar