Selasa, 28 Maret 2017

DISKUSI KAMAGARA DIY "UU ITE untuk siapa?"

         Kamagara sebagai organisasi paguyuban dari prodi Ilmu Administrasi Negara di DIY pada awal tahun ini mengadakan diskusi publik yang mengangkat tema "UU ITE untuk siapa?". Tema ini diangkat karena mulai banyak perdebatan tentang apakah UU ITE ini sendiri sudah mewakili aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Diskusi ini bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY.
Diselenggarakan pukul 15.00-17.30 WIB pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017 dengan dihadiri oleh beberapa perwakilan prodi Administrasi Negara dari enam universitas, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Widya Mataram, Universitas Proklamasi 45, dan Universitas Aisyiyah.
          Dari hasil diskusi tersebut kita melihat di era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik, tidak mungkin masyakat mau terus menerus dibungkam. UU ITE yang seharusnya dapat digunakan dengan semestinya akhir-akhir ini justru hanya dipergunakan oleh para kaum elit politik dan pengusaha besar saja untuk melindungi diri mereka dari pencemaran nama baik dan hal-hal yang memperburuk citra mereka, sehingga mempengaruhi pamor mereka. Karena permasalahan inilah sebagian rakyat yang merasa tidak ikut menikmati hasil dari UU ini merasa tidak membutuhkan dan cenderung untuk ingin menolak keberadaan UU ITE tersebut. Namun sebagi negara hukum tidak mungkin pula tidak ada payung hukum yang membatasi perilaku masyarakat. Dari keseluruhan sudut pandang, baik yang mengusulkan UU ITE dihapuskan, dipertahankan, maupun ditangguhkan, semuanya memberikan solusi yang sama bahwa UU ITE harus ditinjau kembali. Dengan beberapa catatan dalam peninjauannya yaitu:
1. Pemerintah harus hadir dalam wujud pendidikan yang baik guna mempersiapkan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menggunakan dan mengakses media komunikasi
2. Mempertegas indikator-indikator yang masih bersifat subjektif agar menciptakan hukum yang tidak hanya tajam kebawah tumpul ke atas
3. UU ITE dikembalikan lagi kepada marwahnya, dalam hal ini adalah pasal-pasal yg terkait pada kejahatan cyber dijadikan sebagi fokus utama yang diatur dalam UU ini.
Lalu saat kita kembali pada pertanyaan awal yakni UU ITE: UNTUK SIAPA? Jawabannya adl *untuk seluruh rakyat Indonesia* (seharusnya)
           Tentu saja kita sangat terganggu dengan adanya kata (SEHARUSNYA) tsb. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yaitu menunjau ulang UU No. 11 Tahun 2008 agar UU ITE benar-benar dapat menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

0 komentar:

Posting Komentar